Selasa, 24 Maret 2015

Sah, Jokowi Restui Golkar Agung

kotabontang.net - Partai Golkar versi Agung Laksono semakin di atas angin. Kemarin (23/3) mereka akhirnya resmi mengantongi surat keputusan (SK) pengesahan susunan pengurus DPP dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Ini ibarat “golden ticket” mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015 alih-alih kepengurusan Golkar kubu Aburizal “Ical” Bakrie.

Menkumham Yasonna H Laoly terkesan tidak ambil pusing dengan protes kubu Ical. Selang beberapa jam setelah surat itu terbit, kubu Ical memang langsung menggugatnya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

“Silakan (gugat). Kalau benar ‘kan, ya, enggak apa-apa,” ujarnya di Hotel Century, Senayan, Jakarta, Senin.

Sebagai Menkumham, dirinya tentu bertindak berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ada. Prinsip itu juga selalu ditekankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengesahan Golkar pimpinan Agung pun telah dilaporkan kepada Presiden. Dan, menurut dia, Jokowi mendukung penuh keputusan tersebut.

“Beliau bilang kalau sudah yakin benar, ya, benar lakukan saja. Diingatkan supaya hati-hati, benar-benar lihat undang-undangnya,” pungkas Yasonna.

Restu pemerintah itu membuat kubu Agung kian leluasa bergerak. Mereka kini mengincar perombakan susunan Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPR RI.
“Momentum ini kami gunakan untuk memperbaiki, mengubah semacam mutasi, bukan pemecatan. Kami tidak kenal yang namanya politik bumi hangus,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar, Agung Laksono. Meski begitu, Agung tidak membantah adanya kemungkinan pergantian pimpinan, dengan alasan memperbaiki fungsi fraksi.

Dengan terbitnya SK Menkumham, lanjut dia, menandai berakhirnya perselisihan internal beringin. Partai kini bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis. “Karena kewenangan tersebut ada pada kami sebagai pemegang mandat organisasi,” klaim Agung.

Termasuk pula, kewenangan menunjuk calon yang akan diusung partai dalam pilkada serentak di berbagai daerah. DPP Golkar segera menunjuk para pelaksana tugas (plt), baik tingkat I maupun II, di seluruh tanah air, termasuk Kaltim, untuk melaksanakan musyawarah daerah (musda). “Penyelenggaraan musda ini karena memang sebagian besar DPD telah berakhir masa baktinya,” tegas Agung.

Aburizal Bakrie jelas tak terima perkembangan tersebut. Kemarin sore, dia langsung bertandang ke ruangan FPG di DPR RI. “Fraksi enggak bisa direbut. Mana bisa. Lawan!” tegas bos Bakrie Group itu, didampingi ketua FPG Ade Komarudin, Sekretaris Bambang Soesatyo, Ketua Harian MS Hidayat, Waketum Ahmadi Noor Supit, dan pengurus Golkar lainnya versi Munas Bali.

Ical mengajak semua pihak menunggu putusan final dari pengadilan. “Fraksi tetap berjalan seperti biasa dipimpin Akom (sapaan Ade Komarudin, Red). Kita lihat legal standing tindak kekuasaan Yasonna Laoly itu, yang menamakan dirinya Menkumham tidak berdasarkan hukum, tapi kekuasaan,” koar Ical.

Bos stasiun televisi tvOne itu malah mengatakan, secara de jure kubu Agung memang dimenangkan Yasonna. “Tapi de facto kamilah yang punya kekuasaan. Dan, tidak akan ada pergantian apa-apa,” pungkasnya.

LANGSUNG SYUKURAN

Di Kaltim, SK Menkumham juga membuat para pendukung Agung Laksono kian optimistis. “Insya Allah, pekan ini keluar SK-nya (pengurus DPD),” tutur Zulkifli Syahab, salah seorang pemegang mandat Golkar untuk Kaltim.

Zulkifli bersama beberapa “samurai” Golkar Kaltim lainnya, seperti Adi Darma, Sofyan Hasdam, Hatta Zainal, dan Abdul Khaidir (minus Suwandi) kemarin langsung berangkat ke Jakarta untuk menghadiri syukuran terbitnya SK Menkumham di Kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat. “Hanya Suwandi yang meminta izin tak hadir. Dia sedang ada pelantikan atlet di Kutai Timur,” terang Zulkifli.

Mantan anggota DPRD Kaltim tersebut menyatakan, secara bergelombang para kader Golkar dari berbagai daerah terus mendatangi kantor DPP demi menyatakan dukungan kepada Agung sebagai ketua umum.

“Ada puluhan nama yang sebelumnya mendukung Ical, sekarang sudah masuk kepengurusan Golkar yang sah,” paparnya.

Bagaimana dengan Kaltim? Bila SK telah dipegang, otomatis kepengurusan Golkar di daerah ini hanya satu dan strukturnya pun berubah. Tapi, bila pengurus sebelumnya hendak bergabung, kata Zulkifli, juga tak menjadi masalah.

Janji tidak main “terabas” disampaikan pula oleh Adi Darma. Wali Kota Bontang yang digadang-gadang menjadi plt ketua Golkar Kaltim–menggantikan Mukmin Faisyal HP itu–berjanji akan melakukan konsolidasi internal.

“Saya tegaskan lagi. Tidak ada yang namanya membabat atau menyingkirkan kader. Kami semua adalah kader Golkar. Mau kubu Agung atau Ical, semuanya kader Golkar,” tegas dia, di Sekretariat DPD PAN Bontang, sesaat sebelum berangkat ke Jakarta. Adi Darma berada di kantor partai berlambang matahari itu untuk melamar sebagai calon wali kota.

Selepas memegang SK, Adi Darma juga bakal menghadap Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak serta para petinggi Kaltim yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah (FKPD). Tujuannya menyampaikan keputusan resmi dari pusat, sekaligus menjalin komunikasi.

“Setelah bertemu para petinggi Kaltim, selanjutnya kami akan menggelar rapat internal yang salah satu agendanya adalah konsolidasi di tingkat kabupaten/kota, serta anggota dewan kabupaten/kota dan Kaltim,” katanya lagi.

ULTIMATUM KPU

Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengultimatum parpol yang tengah berkonflik untuk menyelesaikan masalah internal mereka dalam waktu sebulan sebelum tahapan pelaksanaan pilkada.

Menurut Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, jika pelaksanaan pilkada dilakukan pada Desember 2015, pendaftaran dilakukan enam bulan sebelumnya atau mulai Juli mendatang. Pernyataan itu tak hanya ditujukan kepada Golkar, tapi juga pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sedang berkonflik.

Di daerah, Ketua KPU Kaltim Muhammad Taufik mengatakan, pihaknya juga masih menunggu keputusan final dan mengikat. “Walaupun sudah ada putusan dari Kemenkumham, namun kubu Ical masih melakukan perlawanan. Biarlah kami menunggu putusan dari Mahkamah Agung,” tuturnya.

Namun, bila konflik tersebut masih berlangsung hingga tahap pencalonan, maka dengan terpaksa kedua kubu tersebut takkan ikut pilkada.
“KPU hanya menerima satu partai yang sah,” tegas Taufik. (fat/gir/dil/jpnn/*/ypl/gun/kpnn/zal/k8)

Struktur DPP Partai Golkar
(disahkan Kemenkumham pada Senin 23 Maret 2015 dengan SK Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015)

Ketua Umum: Agung Laksono

Wakil Ketua Umum: Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Yorrys Raweyai

Sekretaris Jenderal: Zainudin Amali

Bendahara Umum: Sari Yuliati

Ketua DPP (ada 40 orang, di antaranya): Agun Gunanjar Sudarsa, Anwar Adnan Saleh, Melchias Mekeng, Yasril A Baharuddin, Erwin Aksa, Poempida Hidayatullah, Toni Apriliani, dan Indra J Piliang.

Previous
Next Post »