Selasa, 27 Januari 2015

100 Hari Presiden Jokowi, Ini 11 Kebijakan yang Kontroversi

kotabontang.net - Hari ini, Presiden Joko Widodo sudah menjabat 101 hari setelah mengucapkan sumpah dan janji sebagai kepala negara dan pemerintahan di hadapan sidang paripurna MPR, Senin 20 Oktober 2014.

Belum banyak janji kampanye yang direalisasikan. Yang ada justru kebijakan yang kontroversi. Berikut 11 Daftar Kebijakan Kontroversi Presiden Jokowi;

1. Membentuk Kabinet Kerja dengan 34 kementerian. Ini tak sesuai janjinya saat kampanye yang akan membentuk kabinet ramping.

2. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), oleh sejumlah kalangan dinilai hanya "ganti baju" kebijakan Presiden SBY.

Politikus Partai Demokrat Wahidin Halim menyebut KIP pada masa SBY bernama Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau pengembangan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). KIS merupakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan BPJS yang telah ada di APBN 2014. KKS adalah program pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dilakukan pemerintahan SBY.

Masalah anggaran Kartu Sakti juga sempat menjadi polemik. Mensesneg menyatakan sumber anggarannya berasal dari CSR BUMN, yang kemudian diralat oleh Menkeu bahwa sumber dananya berasal dari APBN 2014.

3. Menaikkan harga BBM subsidi pada 17 November. Harga premium dari Rp 6500 menjadi Rp 8.500. Solar dari Rp 5500 menjadi Rp7500. Hal ini mendapat sorotan karena selain memicu kenaikan harga bahan pokok pangan, kebijakan diambil saat tren harga minyak dunia terus melemah.

4. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik politikus Nasdem, HM.Prasetyo sebagai Jaksa Agung pada 20 November 2014.

5. Jokowi menerbitkan Keppres No 214/M/2014 pertanggal 29 Desember 2014 tentang pengangkatan Hasban Ritonga sebagai Sekdaprov Sumut. Hasban berstatus terdakwa kasus sengketa lahan di Jalan Pancing, Medan.

6. Jokowi mengusulkan Komjen Pol Budi Gunawan yang disebut-sebut punya rekening gendut dan belakangan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, 13 Januari 2015.

7. Jokowi melantik sembilan anggota Wantimpres, 19 Januari 2015. Salah satunya Jan Darmadi.Jan disorot Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Tamrin Amal Tomagola. Melalui akun facebooknya, Tamrin menyebut Jan sebagai bos judi.

8. Pada 16 Januari 2015 Jokowi mengumumkan penurunan harga BBM. Premium Rp 6.600, Solar Rp 6.400 per liter. Harga barang-barang termasuk tarif angkutan telanjur naik.

9. Menteri Rini Soemarno berencana menjual gedung BUMN.

10. Penenggelaman tiga kapal asing di perairan Anambas, Kepri, 5 Desember. Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai hanya pencitraan karena berdasar info yang diterimannya, itu kapal hasil tangkapan 2008 dan sudah rongsokan.

11. Menpan-RB Yuddy Chrisnandi melarang instansi PNS rapat di hotel. Dampaknya hotel sepi, mulai ada PHK karyawan. Yuddy dinilai tak paham APBN yang dikeluarkan lewat pos belanja pemerintah itu juga berfungsi untuk stimulus perekonomian. Juga terkait kebijakannya membatasi PNS yang punya hajatan hanya boleh menyebar undangan untuk 400 tamu saja.

Data: Diolah JPNN.com

Previous
Next Post »