Sabtu, 29 November 2014

Anggota DPR: Rencana Impor Hambat Swasembada Sapi

kotabontang.net Rencana Pemerintah yang akan meningkatkan angka importasi sapi dari Australia dipastikan akan mengancam peternak lokal dan program swasembada pangan. Ada baiknya pemerintah serius menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan selama ini, dengan mengurangi impor dan meningkatkan produksi sapi lokal.

Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar menanggapi rencana tersebut.

"Pemerintah ada baiknya melakukan proses pelaksanaan evaluasi program swasembada daging sapi (PSDS) secara serius, sehingga bisa dipetakan potensi dan solusi yang perlu dilakukan dalam pengembangan swasembada daging sapi," kata Anggota Komisi IV FPKS, Rofi Munawar dalam keterangan yang disampaikan kepada redaksi Tribunnews.com.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) berharap dapat menerbitkan izin untuk mengimpor 264 ribu ekor sapi pada kuartal keempat tahun ini, sebuah peningkatan yang signifikan dari perkiraan awal sekitar 136 ribu ekor. Perencanaan indikatif impor sapi tahun 2014 mencapai 700.000 ekor.

Pada triwulan I-2014, Kementerian Perdagangan sudah menerbitkan surat persetujuan impor sebanyak 130.245 sapi bakalan untuk 35 importir dan 26.360 sapi siap potong kepada 16 importir.

"Impor sapi bakalan diprediksi dapat menguras devisa negara hingga Rp 4,8 hingga Rp 5 triliun. Dana sebesar itu jika dialihkan untuk pengembangan sapi lokal tentu akan sangat bermanfaat dalam mendorong roda ekonomi dan konsumsi daging nasional," ujar Rofi.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menambahkan, swasembada daging adalah program pemerintah sebagai regulator menyediakan 90 persen dari total kebutuhan daging sapi lokal di dalam negeri, sedangkan 10 persen sisanya berasal dari pasokan luar negeri berupa impor sapi bakalan dan impor daging.

Namun ironisnya, proporsi importasi jika dilihat komposisi terbesar maka Australia menjadi negara pemasok utama daging atau sapi bakalan bagi Indonesia, dampaknya banyak industri ternak sapi di negeri kangguru tersebut tumbuh dan berkembang ‘hanya’ dengan melakukan importasi ke Indonesia.

"Pemerintah harus menciptakan kebijakan tata niaga dan tata kelola daging sapi yang kondusif bagi peternak lokal, agar keseimbangan demand dan supply bisa terjadi. Peternak Australia bisa sejahtera dengan melakukan importasi ke Indonesia, sedangkan peternak lokal terpinggirkan karena harganya tidak kompetitif berasing," ujar Rofi.

Konsep perencanaan pembangunan swasembada daging sapi yang terintegrasi lintas kementerian, lembaga dan daerah perlu dilakukan agar dapat dicapai hasil pembangunan yang optimal. Pemerintah karenanya harus memiliki kejelasan kebijakan program swasembada daging pada tingkat nasional, mengalokasikan ketersediaan anggaran bagi pelaksanaan program swasembada daging, dan tataniaga yang kondusif bagi penciptaan nilai tambah bagi industri peternakan nasional.
- TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -

Previous
Next Post »